ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 240

Konvensi Jenewa Pertama

Konvensi Jenewa Pertama mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat adalah salah satu dari empat perjanjian yang dikenal dengan sebutan Konvensi Jenewa. Perjanjian ini menetapkan aturan hukum kemanusiaan ...

Statuta Roma

Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional adalah traktat internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional. Statuta tersebut diadopsi di sebuah konferensi diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998 dan diterapkan pada 1 Juli 2002. Pada ...

Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional dibentuk pada 1940 sebagai sebuah "tribunal" permanen untuk menuntut individual atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, ...

Pengadilan Russell

Pengadilan Russell, juga dikenal dengan nama Pengadilan Kejahatan Perang Internasional, Pengadilan Russell-Sartre atau Pengadilan Stockholm, adalah pengadilan non-pemerintah yang didirikan oleh filsuf dan pemenang Hadiah Nobel Britania Bertrand R ...

60 Days In

60 Days In adalah dokumenter televisi Amerika yang tayang di A&E. Siaran perdana program ini pada tanggal 10 Maret 2016. Dalam siaran internasional program ini dikenal sebagai The Jail: 60 Days In dan mengudara di lebih dari 100 wilayah lainnya.

Peringatan Miranda

Peringatan Miranda adalah peringatan yang harus dilakukan atau diberikan oleh kepolisian kepada tersangka kriminal yang akan ditahan dalam penegakan hukum di Amerika Serikat. Peringatan ini harus dilakukan sebelum kepada pihak tersangka diajukan ...

Marshal Amerika Serikat

Marshal Amerika Serikat merupakan lembaga penegakan hukum Amerika Serikat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Peradilan tahun 1789. Undang-Undang yang juga menghidupkan kembali pengadilan federal itu menyediakan satu marshal untuk setiap dis ...

Polisi negara bagian Amerika Serikat

Polisi negara bagian atau polisi provinsi adalah sejenis polisi wilayah yang ditemukan terutama di Amerika Utara, Asia Selatan, dan Oseania. Beberapa negara lain memiliki kepolisian analog, seperti polisi provinsi di beberapa provinsi di Kanada. ...

Ten-code

Ten-codes atau ten signals adalah code word yang digunakan untuk menggantikan common phrases dalam komunikasi suara, terutama lewat radio. Kode ini ditulis pada tahun 1937 dan dikembangkan pada 1974 oleh Association of Public Safety Communication ...

Penegakan hukum di India

Penegakan hukum di India diberlakukan oleh beberapa lembaga. Seperti banyak negara bagian federal, konstitusi India mengatur pemeliharaan hukum dan perintah terutama untuk negara bagian dan teritori. Di tingkat federal, beberapa pasukan paramilit ...

Pasukan Gerak Umum

Pasukan Gerak Umum merupakan satuan paramiliter daripada jajaran Kepolisian Kerajaan Malaysia. Ia merupakan elemen tempur PDRM bagi mengandalkan operasi yang bersifat punitive dengan tujuan untuk memberi tekanan terhadap sebarang bentuk pakatan b ...

Pasukan Persekutuan

Pasukan Cadangan Federal atau disingkat FRU adalah sebuah pasukan polisi yang dibentuk secara khusus sebagai pasukan anti huru hara dalam menangani kerusuhan maupun demonstrasi atau unjuk rasa liar yang terjadi di negara Malaysia. pasukan ini dik ...

Benjamin Vaughan Abbott

Benjamin Vaughan Abbot adalah seorang pengacara dari Amerika Serikat yang risalah, pokok pikiran dan laporan atas kasus-kasusnya menempatkan dia di peringkat pertama pada abad ke-19 otoritas hukum.Benjamin merupakan anak tertua dari seorang penul ...

Cameron R. Hume

Hume adalah anggota United States Foreign Service dengan pangkat Menteri Karier. Tugas-tugas pertamanya bertempat di Italia, Tunisia, Suriah, Lebanon, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Tahta Suci. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Aljazai ...

David Hunter Miller

David Hunter Miller adalah seorang pengacara AS dan pakar traktat yang ikut serta dalam perancangan kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Ia mempraktikkan hukum di New York City dari 1911 sampai 1929, bertugas pada the Inquiry, sebuah badan para pakar yang ...

Raymond Benjamin

Ia dilahirkan pada 14 Desember 1872, di Vallejo, California, dari E.M. Benjamin, yang juga seorang pengacara. Benjamin diterima di California Bar Association pada tahun 1893. Dia memulai kariernya di bidang hukum dengan bekerja di firma hukum lok ...

Thomas Jenckes

Thomas Jenckes adalah seorang pengacara dari amerika. Dia lulus di Universitas Brown pada tahun 1838, Jenckes diterima di Bar Negara Pulau Rhode pada tahun 1840 dan berlatih di Providence. Negara Amerika memberi ijin untuk dia melawan credit mobi ...

FHP EDULAW

Faizal Hafied & Partners Education of Law atau disingkat FHP EDULAW yang sekarang menjadi FHP Law School, merupakan lembaga penyelengara pendidikan dan pengembangan hukum di Indonesia, didirikan tahun 2007 oleh Faizal Hafied, S.H. M.H. bersama re ...

Hoesein Wiriadinata

Hoesein Wiriadinata adalah seorang pengacara Indonesia yang mengkhususkan diri dalam bidang hukum bisnis dan energi dengan spesialisasi Hukum Pasar Modal. Ia adalah anak dari mantan Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata, periode 1952-1953 dan 1955 ...

Jannes Silitonga

Jannes Halomoan Silitonga adalah seorang pengacara Batak Indonesia. Ia tergabung sebagai arbitrator dan staf hukum dalam Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia bersama dengan Mohammad Agus Riza Hufaida, Togi Pangaribuan, Abdul Salam, Martha ...

Thomas Cromwell

Thomas Cromwell, Earl Essex ke-1 adalah seorang pengacara dan negarawan Inggris yang menjabat sebagai menteri utama Raja Henry VIII dari Inggris dari tahun 1532 sampai 1540. Cromwell termasuk salah seorang pendukung Reformasi Inggris yang terkuat ...

Glenn Knight

Corrupt Practices Investigation Bureau, Singapore Bernard & Rada Law Corporation Commercial Affairs Department, Singapore Diarsipkan 2007-05-16 di Wayback Machine.

Kwa Geok Choo

Kwa Geok Choo adalah istri Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pertama, dan ibu dari Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura ketiga. Ia juga merupakan rekan di badan hukum Lee & Lee. Kwa menuntut pendidikan di Methodist Girls School, Raffl ...

Pritam Singh

Pritam Khaira Singh, JD, adalah seorang politisi dan pengacara asal Singapura. Saat ini ia adalah Asisten Sekretaris Jenderal Partai Buruh, sejak 7 Juli 2016. Singh juga merupakan seorang anggota oposisi dan ketua dewan kota Aljunied-Hougang, ia ...

Perpajakan di Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang terpisah dengan pajak yang dikenakan pada masing-masing tingkat ini. Pajak dipungut atas pendapatan, penggajian, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, per ...

Pajak pemungutan suara

Pajak pemungutan suara, yang juga dikenal dengan nama pajak per kepala atau kapitasi, adalah pajak yang dipungut sebagai jumlah tetap pada setiap individu yang bertanggung jawab. Pajak per kepala merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak pe ...

Deklarasi Hak-Hak

Deklarasi Hak-Hak adalah nama untuk sepuluh amendemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Amendemen ini dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. Deklarasi Hak-Hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi ...

Pengadilan Tinggi Federal Amerika Serikat

Pengadilan Tinggi Federal Amerika Serikat adalah pengadilan tingkat banding di sistem peradilan federal Amerika Serikat. Terdapat 13 wilayah Pengadilan Tinggi Federal circuits yang berwenang mendengar perkara hukum dalam tingkat banding dari Peng ...

Peradilan federal Amerika Serikat

Secara umum, peradilan federal di Amerika Serikat dapat dibagi menjadi beberapa jenis peradilan, yaitu: Peradilan Pasal III bahasa Inggris: Article III courts atau Article III tribunals yaitu lembaga peradilan yang secara jelas dimandatkan oleh P ...

Piet Hein Donner

Jan Pieter Hendrik "Piet Hein" Donner adalah seorang politikus Belanda dari Christian Democratic Appeal. Ia menjadi Wakil Presiden Dewan Negara sejak 1 Februari 2012. Ia sebelumnya menjabat sebagai Anggota Dewan Negara dari 22 Desember 1997 sampa ...

UNPROFOR

United Nations Protection Force, adalah kekuatan penjaga perdamaian pertama di Kroasia dan di Bosnia-Herzegovina selama Perang Yugoslavia. Pasukan ini mulai diadakan pada permulaan pelibatan PBB pada bulan Februari 1992, dan diubah menjadi bentuk ...

Resolusi 1 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 1 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanpa pemungutan suara pada 25 Januari 1946, meminta Komite Staf Militer mengadakan pertemuan pertamanya di London pada 1 Februari 1946. Komite ni terdiri dari Kepala Staf organisasi ...

Resolusi 9 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 9 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 15 Oktober 1946, menetapkan bahwa sebuah negara yang bukan anggota Mahkamah Internasional dapat mengangkat sebuah kasus ke ICJ secara sukarela asalkan negara tersebut mau mematuh ...

Resolusi 11 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 11 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 15 November 1946, menetapkan penerimaan Swiss sebagai anggota Mahkamah Internasional sesuai syarat yang tercantum dalam Pasal 93, Paragraf 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Resolusi 14 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 14 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 16 Desember 1946, mengganti peraturan prosedur sehingga ketentuan rotasi kepemimpinan Dewan sesuai dengan tahun kalender. Selain itu, masa jabatan anggota terpilih Dewan Keamana ...

Resolusi 16 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 16 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 10 Januari 1947, mengakui berdirinya Teritori Bebas Trieste dan mencatat persetujuannya di tiga dokumen yang dikirimkan ke Dewan. Resolusi ini diadopsi dengan sepuluh suara b ...

Resolusi 18 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 18 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 13 Februari 1947, membentuk komisi yang akan memberlakukan Resolusi 41 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa regulasi dan pengurangan persenjataan d ...

Resolusi 20 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 20 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi dengan suara bulat tanggal 10 Maret 1947, meninjau laporan pertama Atomic Energy Commission, meminta AEC untuk melanjutkan kajiannya seputar pengendalian tenaga atom internasional da ...

Resolusi 21 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 21 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi dengan suara bulat tanggal 2 April 1947, memasukkan bekas Kepulauan Pasifik Jerman di utara Khatulistiwa, yang sebelumnya dimandatkan ke Jepang oleh Liga Bangsa-Bangsa, ke Sistem Kep ...

Resolusi 26 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 26 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi dengan suara bulat tanggal 4 Juni 1947, mengubah tata prosedur sehingga ketika Dewan memungut suara untuk mengisi jabatan di Mahkamah Internasional, pemungutan akan berlangsung selam ...

Resolusi 28 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 28 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 6 Agustus 1947, membentuk subkomite yang terdiri dari semua perwakilan yang mengusulkan sejumlah solusi persoalan Yunani untuk menggabungkan semuanya menjadi satu draf resolu ...

Resolusi 33 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 33 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanggal 27 Agustus 1947, menyetujui dan menolak beberapa rekomendasi Majelis Umum tentang perubahan kalimat tata prosedur Dewan. Resolusi ini diadopsi dengan sepuluh suara banding no ...

Resolusi 233 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 233, diadopsi pada 6 Juni 1967, menyusul sebuah laporan lisan dari Sekjen terkait pertikaian dan situasi di Timur Dekat, Dewan menyerukan agar pemerintah-pemerintah mengambil seluruh langkah untu ...

Resolusi 234 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 234, diadopsi pada 7 Juni 1967, setelah bandingnya kepada pemerintah terkait penghentikan seluruh kegiatan militer di Timur Dekat mengalami kegagalan. Dengan menyoroti kemungkinan konflik yang le ...

Resolusi 235 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 235, diadopsi pada 9 Juni 1967, setelah menyatakan bahwa pemerintah Israel dan Suriah menerima dorongan Dewan untuk gencatan senjata, Dewan menuntut agar pertikaian harus dihentikan dan meminta a ...

Resolusi 236 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 236, diadopsi pada 11 Juni 1967, setelah menerima laporan lisan dari Sekjen, Dewan mengecam kekerasan apapun dari gencatan senjata yang diserukan dalam resolusi 234. Dewan tersebut meminta agar S ...

Resolusi 237 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Menyusul Perang Enam Hari, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 237 pada 14 Juni 1967, yang menyerukan agar pemerintah Israel menjaga keamanan dan ketentraman penduduk wilayah dimana operasi-operasi militer terjadi dan me ...

Resolusi 238 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 238, diadopsi pada 19 Juni 1967. Setelah mengulang kembali resolusi-resolusi sebelumnya tentang topik tersebut, Dewan memperpanjang penugasan Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa ...

Resolusi 239 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 239, diadopsi pada 10 Juli 1967. Setelah mengulang perhatiannya atas masalah tersebut dan penentangannya pada masa lalu, Dewan kembali menentang negara manapun yang mengijinkan atau mentoleransi ...

Resolusi 240 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 240, diadopsi pada 25 Oktober 1967, mengecam kekerasan-kekerasan dari gencatan senjata yang diberlakukan dalam resolusi-resolusi lampau dan menyatakan penyesalahnnya terhadap korban jiwa dan keru ...